Wiranto Ditunjuk Sebagai Ketua Wantimpres, Ketua DPP Partai Hanura: No Longer a Part of Hanura

INFOBET - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (13/12/2019) kemarin.

Sebanyak sembilan Wantimpres ditunjuk Presiden Jokowi dengan Wiranto sebagai ketuanya.

Penunjukkan Wiranto sebagai Ketua Wantimpres ini mendapat banyak tanggapan termasuk Partai Hanura.

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menyebut keberadaan Wiranto sebagai Ketua Wantimpres tidak mewakili Hanura.

Sebab, menurut Inas, Wiranto tidak memiliki ikatan emosional dengan Hanura.

"Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini sehingga Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition," kata Inas dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019), seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Ambisi Wiranto untuk berkuasa, kata Inas, sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama.
hawaiqq | JUDI ONLINE TERPERCAYA | main poker | permainan poker | permainan domino |

Menurutnya, mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua kader Hanura menjadi satu jabatan, yakni Menko Polhukam.

"Dia (Wiranto) mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua orang kader Hanura dengan jabatan Menko Polhukam untuk dirinya sendiri," ujar Inas.

Ambisi kekuasaan Wiranto pun semakin terlihat ketika dirinya ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Wantimpres.

Sebagai seorang negarawan, menurut Inas, seharusnya Wiranto kembali ke Partai Hanura untuk membenahi partai bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

"Agar Hanura dapat kembali duduk di Senayan pada tahun 2024 yang akan datang," ucap dia.

Lebih lanjut, Inas mengatakan, seharusnya Wiranto mencontoh sikap Ketua Umum Partai Hanura, OSO yang menolak jabatan Wantimpres demi membenahi partai.

"Karena Bang OSO lebih mencintai Partai Hanura ketimbang duduk menjadi pejabat tinggi negara," ujar dia.

Lebih lanjut, Inas menunggu surat pengunduran diri dari Wiranto setelah ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres.

"DPP Hanura belum menerima surat pengunduran diri Wiranto dari jabatannya di partai, yakni Ketua Dewan Pembina," kata Inas, seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Soal larangan rangkap jabatan itu disebutkan Inas tertuang dalam UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden No 19/2006.

Dalam Pasal 12 huruf (c) UU No 19/2006 itu tertulis: anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

"Karena berdasarkan UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden bahwa anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan pengurus partai," ujarnya.

Maka dari itu, Inas pun meminta Wiranto untuk bersikap layaknya negarawan dengan tidak menunda-nunda mengundurkan diri.
main domino | permainan online | game online | poker online | permainan seru | permainan terbaru | gaple

"Sejatinya Wiranto sesegera mungkin mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Hanura secara tertulis dan tidak menunda-nunda dengan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh UU No 19/2006 tersebut, yakni paling lambat 3 bulan setelah dilantik sudah harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai," ujar Inas.

"Karena sikap menunda-nunda tersebut bukanlah sikap seorang negarawan," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, alasan Presiden Jokowi memilih Wiranto sebagai Ketua Wantimpres karena memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang pemerintahan.

"Masalah pengalaman, track record, Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya panjang di pemerintahan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/12/2019).

Selain itu, Jokowi mengatakan, sosok Wiranto dinilai bisa menangani berbagai macam masalah.

Wiranto dinilai Jokowi bisa memberikan nasihat dan pertimbangan kepada dirinya.

"Menangani banyak masalah, memberikan nasihat, dan pertimbangan kepada presiden," jelas Jokowi.